Tugas Pengacara Pajak

tugas pengacara pajak

Apakah Anda sedang membutuhkan pengacara pajak untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak yang saat ini dihadapi? Jangan khawatir, Anda bisa menghubungi konsultanpajakonline.com untuk mendapatkan pengacara pajak atau kuasa hukum terbaik di Surabaya. Berikut ini beberapa tugas pengacara pajak dalam penyelesaian masalah sengketa pajak yang mungkin perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat.

Pengacara Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak menjelaskan bahwa Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Sedangkan Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kuasa Hukum Pajak sering disebut sebagai Pengacara Pajak yang membantu Wajib Pajak menyelesaikan masalah hukum pajak.

Pengacara Pajak atau Tax lawyer lebih sering disebut sebagai kuasa hukum pajak. Pengacara pajak berbeda dengan advokat karena ketika seseorang yang menjadi pengacara pajak harus memenuhi persyaratan Izin Kuasa Hukum (IKH) dari Pengadilan Pajak. Tidak hanya itu, pengacara pajak juga harus memiliki Surat Keputusan Pengangkatan supaya bisa menjadi kuasa hukum kliennya di Pengadilan Pajak.

Baca juga: Konsultan Pajak UMKM Surabaya

Sengketa Pajak

Masalah sengketa pajak telah diatur dalam perundangan-undangan tentang Pengadilan Pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-undang nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa sengketa pajak adalah sengketa bidang perpajakan yang timbul antara wajib pajak maupun penanggung pajak dengan pejabat yang memiliki wewenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang bisa diajukan banding maupun gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Sengketa pajak tersebut akan diselesaikan dalam proses Pengadilan Pajak dan dilakukan sesuai amanat dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam proses penyelesaian sengketa pajak, Wajib Pajak membutuhkan bantuan Pengacara Pajak atau Kuasa Hukum pajak dikarenakan banyaknya proses peradilan yang harus dilalui.

Tugas Pengacara Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Berdasarkan Izin Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-091/PP/IKH/2017, sebagai Pengacara Pajak atau Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dalam hal terjadi sengketa pajak memiliki tugas antara lain;

  1. Mengajukan Keberatan, merupakan pengajuan yang dilakukan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak mengenai kerugian pajak, besaran pajak, dan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku.
  2. Melakukan Gugatan, merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  3. Mengajukan Banding, merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  4. Melakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak.

Namun, diluar dari penyelesaian masalah sengketa pajak, pengacara pajak juga bisa memberikan beberapa pelayanan seperti memberikan pendampingan dalam pemeriksaan pajak, melakukan review kewajiban pajak, melakukan pendampingan kewajiban pajak tahunan dan bulanan, jasa pendampingan administrasi pajak, dan konsultasi atau bimbingan tentang perpajakan.

Baca juga: Konsultasi Pajak Pribadi Online

Hubungi Pengacara Pajak Surabaya

Mari menjadi warga negara yang taat pajak dan mari bersama kembangkan usaha Anda dengan mengoptimalkan perencanaan pajak Anda. Jika Anda membutuhkan konsultan pajak untuk membantu membuatkan perencanaan pajak dan mengatasi masalah perpajakan Anda, silakan hubungi admin tim konsultanpajakonline.com. Anda pun bisa mendapatkan kuasa hukum pajak atau pengacara pajak yang siap menyelesaikan masalah sengketa pajak yang Anda hadapi. Anda akan dapatkan hak pajak serta menjalankan kewajiban pajak Anda secara cepat dan tepat. Dapatkan layanan terbaik dari tim konsultan pajak profesional disini.

Sumber Dasar Hukum;

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
  3. Dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak