Pengacara Pajak Profesional di Surabaya

kuasa hukum pajak surabaya malang

Pengacara Pajak Surabaya – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak menjelaskan bahwa Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Sedangkan Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kuasa Hukum Pajak sering disebut sebagai Pengacara Pajak yang membantu Wajib Pajak menyelesaikan masalah hukum pajak.

Pengertian Sengketa Pajak

Masalah sengketa pajak telah diatur dalam perundangan-undangan tentang Pengadilan Pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-undang nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa sengketa pajak adalah sengketa bidang perpajakan yang timbul antara wajib pajak maupun penanggung pajak dengan pejabat yang memiliki wewenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang bisa diajukan banding maupun gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Sengketa pajak tersebut akan diselesaikan dalam proses Pengadilan Pajak dan dilakukan sesuai amanat dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam proses penyelesaian sengketa pajak, Wajib Pajak membutuhkan bantuan Pengacara Pajak atau Kuasa Hukum pajak dikarenakan banyaknya proses peradilan yang harus dilalui.

Syarat Menjadi Pengacara Pajak Profesional

Dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dijelaskan syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum atau Pengacara Pajak antara lain;

  1. Merupakan warga negara Indonesia, dan
  2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dibuktikan dengan; Ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau Ijazah Sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut; Ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, Brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan, Surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum Pajak atau Pengacara Pajak secara rinci sebagai berikut;

  1. Mempunyai NPWP
  2. Mempunyi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 Tahun Terakhir
  3. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  4. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara
  5. Menandatangani pakta integritas
  6. Telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak;
  7. Memiliki izin kuasa hukum

Proses Izin Praktik Pengacara Pajak

Agar bisa melakukan praktik sebagai Kuasa Hukum Pajak ada beberapa proses perizinan yang harus dilalui, antara lain;

  1. Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki Izin Kuasa Hukum, yang terdiri dari; Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, dan Izin Kuasa Hukum Bidang Kepabeanan dan Cukai, pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018
  2. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018, Untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum, pemohon harus menyampaikan permohonan Izin Kuasa Hukum secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak.
  3. Permohonan untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diwajibkan, Pasal 4 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018
  4. Sektretariat Pengadilan Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/ 2018
  5. Permohonan disampaikan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018
  6. Ketua menerbitkan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum, Pasal 8 (ayat 2) dan (3) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/ 2018
  7. Sekretariat Pengadilan Pajak menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018
  8. Kuasa Hukum yang telah memperoleh Izin Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak sesuai jenis Izin Kuasa Hukum yang diterbitkan, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/ 2018

Tugas Pengacara Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Berdasarkan Izin Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-091/PP/IKH/2017, sebagai Pengacara Pajak atau Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dalam hal terjadi sengketa pajak memiliki tugas antara lain;

  1. Mengajukan Keberatan, merupakan pengajuan yang dilakukan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak mengenai kerugian pajak, besaran pajak, dan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku.
  2. Melakukan Gugatan, merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  3. Mengajukan Banding, merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  4. Melakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak.

Hubungi Pengacara Pajak Surabaya

Mari menjadi warga negara yang taat pajak dan mari bersama kembangkan usaha Anda dengan mengoptimalkan perencanaan pajak Anda. Jika Anda membutuhkan konsultan pajak untuk membantu membuatkan perencanaan pajak dan mengatasi masalah perpajakan Anda, silakan hubungi admin tim konsultanpajakonline.com. Konsultan Pajak pun siap menjadi Kuasa Hukum Pajak Anda jika ada persoalan sengketa pajak dengan pihak berwenang. Dapatkan layanan terbaik dari tim konsultan pajak dan pengacara pajak profesional di Surabaya.

Sumber Dasar Hukum;

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
  3. Dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak