Kuasa Hukum Pajak Profesional di Surabaya

kuasa hukum pajak surabaya malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dijelaskan bahwa Kuasa Hukum Pajak adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Sedangkan Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Bagi Anda yang ada di Surabaya dan membutuhkan Kuasa Hukum Pajak, berikut ini, ulasan lengkap tentang Kuasa Hukum Pajak yang profesional di Kota Surabaya;

Syarat Menjadi Kuasa Hukum Pajak Profesional

Dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dijelaskan syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum Pajak antara lain;

  1. Merupakan warga negara Indonesia, dan
  2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dibuktikan dengan; Ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau Ijazah Sarjana/ Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan. Adapun bukti tambahan tersebut antara; 1) Ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, 2) Brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan, 3) Surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum Pajak sebagai berikut;

  1. Mempunyai NPWP
  2. Mempunyi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 Tahun Terakhir
  3. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  4. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara
  5. Menandatangani pakta integritas
  6. Telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak;
  7. Memiliki izin kuasa hukum

Baca juga: Jasa Konsultan Pajak Online di Surabaya

Syarat Praktik Kuasa Hukum Pajak

Agar dapat melakukan praktik sebagai Kuasa Hukum Pajak dengan memiliki Izin Kuasa Hukum, ada beberapa proses yang harus dilalui, antara lain;

  1. Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki Izin Kuasa Hukum, yang terdiri dari; Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, dan Izin Kuasa Hukum Bidang Kepabeanan dan Cukai. (Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018)
  2. Untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum, pemohon harus menyampaikan permohonan Izin Kuasa Hukum secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018)
  3. Permohonan untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diwajibkan. (Pasal 4 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018)
  4. Sektretariat Pengadilan Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen. (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/ 2018)
  5. Permohonan disampaikan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan. (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018)
  6. Ketua menerbitkan Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua tentang Izin Kuasa Hukum. (Pasal 8 (ayat 2) dan (3) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/ 2018)
  7. Sekretariat Pengadilan Pajak menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum. (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2018)
  8. Kuasa Hukum yang telah memperoleh Izin Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak sesuai jenis Izin Kuasa Hukum yang diterbitkan. (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/ 2018)

Tugas Kuasa Hukum Pajak (Pengacara Pajak)

Mungkin Anda masih bertanya, apa saja tugas yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pajak. Berdasarkan Izin Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-091/PP/IKH/2017, sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dalam hal sengketa pajak, berikut ini proses kerja yang akan dilakukan;

  1. Keberatan, merupakan pengajuan yang dilakukan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak mengenai kerugian pajak, besaran pajak, dan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku.
  2. Gugatan, merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  3. Banding, merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak.

Hubungi Kuasa Hukum Pajak

Mari menjadi warga negara yang taat pajak dan mari bersama kembangkan usaha Anda dengan mengoptimalkan perencanaan pajak Anda. Jika Anda membutuhkan konsultan pajak untuk membantu membuatkan perencanaan pajak dan mengatasi masalah perpajakan Anda, silakan hubungi admin tim konsultanpajakonline.com. Pun ketika Anda sedang mengalami persoalan sengketa pajak dan membutuhkan Kuasa Hukum Pajak, dapatkan Kuasa Hukum profesional disini. Dapatkan layanan terbaik dari tim konsultan profesional disini.

Sumber:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
  2. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak